Pasca-Erupsi, Wapres Minta Warga di Sekitar Gunung Ruang Ikuti Arahan Pemerintah

Gunung Ruang Kembali Erupsi — Ratusan warga Desa Laingpatehi, Pulau Ruang, diungsikan beberapa saat setelah Gunung Ruang mengalami erupsi pertama, pada Selasa (16/4). (Ronny Adolof BUOL/AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta seluruh masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara (Sulut) mengikuti arahan dari pemerintah terkait relokasi tempat tinggal.

"Saya minta kepada masyarakat mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah akan melihat ketika situasinya misalnya harus direlokasi," kata Wapres Ma'ruf Amin saat menghadiri acara di Ponpes An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (4/5/2024).

Menurut dia, langkah pemerintah melakukan relokasi tak lain demi keselamatan warga yang terdampak erupsi Gunung Ruang.

"Direlokasi berarti itu kan ada sesuatu yang harus diselamatkan, jangan sampai ada korban karena itu sebaiknya masyarakat mengikuti petunjuk," ucap Wapres, seperti dikutip dari Antara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia, juga telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyiapkan lahan untuk relokasi masyarakat terdampak.

"Presiden sudah memerintahkan Menteri ATR untuk juga menyiapkan lahan untuk relokasi kemungkinan karena kalau relokasi itu yang terbaik, pemerintah pasti akan mengambil langkah itu," kata Ma'ruf.

"Kalau bahayanya tidak terlalu besar mungkin tidak perlu direlokasi, tetapi kalau sudah tingkat bahayanya cukup maka alternatifnya bukan hanya evakuasi tetapi juga relokasi," lanjut Wapres.

2 dari 2 halaman

Jokowi Perintahkan Relokasi Permanen

Evakuasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang keluar dari Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulut.

Diketahui, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajaran menteri terkait untuk melakukan relokasi secara permanen terhadap korban terdampak erupsi Gunung Ruang.

Saat memimpin rapat terbatas (ratas) bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jumat (3/5/2024), Presiden Jokowi mempertimbangkan opsi relokasi yang harus dipercepat agar para pengungsi segera mendapat permukiman.

"Yang pertama kita akan menyelesaikan urusan pengungsi, karena tata ruang yang ada, apakah boleh kita kembali ke tempat asal sehingga diperlukan relokasi untuk pemukiman yang harus dipercepat, dan juga urusan pertanahan termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan," kata Presiden Jokowi dalam sambutan pengantar.

Presiden Jokowi pun memerintahkan Menteri ATR/BPN Agus Harmiurti Yudhoyono (AHY) untuk memastikan tanah yang menjadi tujuan relokasi penduduk sudah clean and clear.

Selain itu, Presiden Jokowi juga memastikan penduduk yang bersedia direlokasi telah didata untuk urusan pertanahan dan sertifikasi.